Namanya Pernah Disebut dalam Kasus Suap Meikarta, Mantan Penyanyi Cilik Ini Kini Miliki Gaji Rp 111 Juta Setelah Jadi Anggota DPRD

Mantan penyanyi cilik yang namanya disebut dalam kasus tersebut adalah Tina Toon, wanita yang kini jadi anggota DPRD dan bergaji fantastis.

Ternyata nama Tina Toon dipakai sebagai kode dalam kasus suap proyek Meikarta kepada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin.

Menurut KPK, kode tersebut digunakan untuk menyamarkan identitas pihak yang terlibat dalam melakukan komunikasi antar sesama.

Namanya Pernah Disebut dalam Kasus Suap Meikarta, Mantan Penyanyi Cilik Ini Kini Miliki Gaji Rp111 Juta Setelah Jadi Anggota DPRD

Mengetahui namanya dijadikan kode untuk kegiatan suap pejabat, Tina Toon mengaku kaget.Hal itu terungkap dalam sebuah artikel sebuah media bernama Gesuri.id yang diunggah di akun instagramnya."Kaget juga sih kenapa nama Tina Toon dipakai untuk kode-kode, password, atau sandi dalam kasus Meikarta. Dan tidak paham juga kenapa nama Tina Toon," ucap Tina Toon seperti yang dilansir dari artikel yang diunggah di akun instagramnya.

Namanya Pernah Disebut dalam Kasus Suap Meikarta, Mantan Penyanyi Cilik Ini Kini Miliki Gaji Rp111 Juta Setelah Jadi Anggota DPRD

Baca Juga: Pernah Alami Gangguan Jiwa Hingga Konsultasi Ke Orang Pintar, Penyanyi Cilik Ini Justru Sukses Jadi Caleg DPRD DKI JakartaKPK telah membongkar maksud dari kode suap yang memakai nama Tina Toon dalam kasus tersebut.Ternyata kode Tina Toon ini mengarah ke Pejabat di Pemkab Bekasi.

Tina Toon sendiri kini menjadi salah satu artis yang berhasil duduk di kursi anggota dewan.Artis bernama asli Agustina Hermanto ini resmi dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 pada Senin, (26/8).

Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, Tina Toon berhak menerima gaji sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Besaran gaji Tina Toon sebagai anggota DPRD DKI Jakarta ternyata sangat fantastis, yaitu Rp111 juta!

Apa saja rinciannya?

Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi mengatakan, gaji dan tunjangan mereka masih sama dengan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.Gaji dan tunjangan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.