:blur(7):quality(50):quality(100)/photo/2024/03/12/img-20240312-wa0007jpg-20240312012959.jpg)
:blur(7):quality(50)/photo/2020/01/21/1878169560.jpg)
"Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri," demikian bunyi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020.
Namun, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wanpretasi.
"Sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi)," lanjut MK.
Adapun mengenai wanpretasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanpretasi terjadi. (*)
:blur(7):quality(50)/photo/2024/03/12/img-20240312-wa0007jpg-20240312012959.jpg)
:blur(7):quality(50)/photo/2024/03/01/doorprize-majalah-bobo-edisi-ter-20240301021103.jpg)
:blur(7):quality(50)/photo/2024/02/27/majalah-bobo-edisi-terbatas-ke-3-20240227011925.jpg)
:blur(7):quality(50)/photo/2022/09/28/3320813262jpg-20220928114544.jpg)
:blur(7):quality(50)/photo/2024/03/12/img-20240312-wa0007jpg-20240312012959.jpg)