Tolak Penerapan PSBB Jakarta, Orang Terkaya di Indonesia Surati Presiden Jokowi, Berikan Dua Alasan Hingga Saran untuk Hentikan Laju Covid-19

Tak setuju dengan PSBB, Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia berikan dua alasan tolak PSBB Jakarta hingga berikan saran

WIKEN.ID-Meningkatnya angka kasus covid-19 di Indonesia, terutama Jakarta, membuat Gubernur Anies Baswedan menerapkan PSBB yang dimulai pada Senin (14/9/2020).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi.

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies dalam konferensi pers.

"Dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian Covid-19 di Jakarta, disimpulkan, kita akan menarik rem darurat."

"Yang itu artinya, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," kata dia.

Baca Juga: Tumbuh Tanpa Kehadiran Mendiang Adjie Massaid dan Angelina Sondakh, Keanu Massaid Banjir Kasih Sayang dari Sosok Ini

Dengan diterapkannya kembali PSBB seperti awal pandemi, maka penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut.

Terkait dengan rencana PSBB, pengusaha sekaligus orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono, mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Surat itu diunggah oleh pengusaha sekaligus mantan duta besar Indonesia untuk Polandia, Peter F Gontha melalui akun Instagram pribadinya, @petergontha.

"Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI, September 2020," tulis Peter Gontha dalam postingannya.

Dalam surat tersebut, Budi Hartono menyatakan tidak sepakat dengan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Baca Juga: Bungkam Saat Sang Ibu Terciduk karena Narkoba, Aaliyah Massaid Ternyata Pernah Saksikan Reza Artamevia Gunakan Barang Haram Itu, Begini Responnya

Surat Budi Hartono untuk Jokowi

Budi Hartono memiliki dua alasan utama kenapa tidak menyetujui rencana PSBB di Jakarta.

Menurutnya, PSBB yang pernah dilaksanakan di Jakarta sebelumnya, terbukti tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi.

Alasan kedua, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukannya PSBB lagi.

Masih dari suratnya, Budi Hartono juga memberikan sejumlah usulan agar laju peningkatan infeksi Covid-19 bisa terkendali.

Baca Juga: Sebenarnya Baik untuk Tubuh, Ternyata aAa Efek Negatif dari Kelebihan Karbohidrat, Mudah Lelah Salah Satunya

Surat Budi Hartono untuk Jokowi

Misalnya, penegakan aturan dan pemberian sanksi serta meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat, termasuk menjaga perekonomian sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian dapat terus menjaga kesinambungan hingga pandemi berakhir.

Budi Hartono juga membeberkan, masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan, General Manager of Corporate Communication PT Djarum, Rudianto Gunawan belum membalas konfirmasi terkait isi unggahan Peter Frans Gontha tersebut.

Baca Juga: 3 Aplikasi Untuk Jawab Soal Matematika, Tinggal Foto Langsung Terjawab

Berikut isi lengkap surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Jokowi sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Instagram @petergontha:

11 September 2020

Kepada yang terhormat:

Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.

Dengan hormat,

Perkenankan kami melalui surat ini menyampaikan masukan untuk Bapak pertimbangkan.

Kami membaca di pemberitaan, Gubernur DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020.

Baca Juga: Aneh! Pemerintah China Lebih Setuju TikTok Dicekal Amerika Daripada Dijual

Alasan atas pemberlakuan tersebut dikarenakan:

1. semakin besarnya kasus positif Covid-19 di masyarakat di DKI Jakarta.
2. Kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat.

1. Hal ini disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.

Baca Juga: Olahraga Teratur Demi Berat Badan Ideal Tapi Lemak Tak Kunjung Hilang, Ternyata Ini Tanda Hilangnya Massa Otot, Kenali Tandanya

Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik.

(Bukti terlampir — Chart B - DKI Jakarta)

2. Kapasitas Rumah Sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi.

(Contoh Solusi terlampir : ini adalah photo di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanangan medis.

Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2 minggu — Photo 1 - karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang Air-con dan tangga).

Sebagai Informasi kepada Bapak Presiden, Our World In Data (salah satu organisasi terkemuka dalam hal global covid research), menunjukan Indonesia, bersama South Korea, Taiwan, Lithuania adalah negara negara yang disebut berhasil meredam

Adapun perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya dan di DKI Jakarta pada khususnya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan aturan dan pemberian sanksi sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal.

Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.

Baca Juga: Tak Pernah Berhubungan Badan, Gadis 19 Tahun Ini Terkejut Dapati Dirinya Hamil 5 Minggu, Ternyata Ini yang Terjadi

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.
3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal Testing, Isolasi, Tracing dan Treatment.

4. Perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir.

Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19.

Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil riset seperti itu.

Di antaranya adalah lembaga survei Vox Populi, CPCS (Centre for Political Communication Studies) dan Indo Barometer, dimana masyarakat rata rata di atas 80% tidak menghendaki adanya PSBB kembali.(*)