WIKEN.ID - Di tengah pandemi yang telah mendera seluruh dunia, pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un berencana akan menutup perbatasannya dan menolak bantuan internasional.
Dalam rapat partai Kamis (13/8/2020) silam, Kim juga berencara akan mencabut karantina di Kaesong.
Kaesong sendiri merupakan kota yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan.
Selama berpekan-pekan, ribuan orang di sana telah dikarantina karena kekhawatiran atas penyebaran virus corona.
Hal itu diutarakan oleh Pemerintah Korut sebagaimana dilansir dari Associated Press, Jumat (14/8/2020).
Itu karena negara fokus melakukan kampanye anti-virus yang agresif dan membangun kembali ribuan rumah, jalan, dan jembatan yang rusak akibat hujan lebat dan banjir dalam beberapa pekan terakhir.
KNCA melaporkan Kim menunjuk Kim Tok Hun untuk menggantikan Kim Jae Ryong sebagai perdana menteri setelah kabinet mengevaluasi kinerjanya.
Memasuki tahun terakhir dari rencana pembangunan nasional lima tahun, Kim Jong Un pada Desember 2019 menyatakan "terobosan frontal" terhadap sanksi internasional sambil mendesak bangsanya untuk tetap tangguh berjuang untuk kemandirian ekonomi.
Tetapi para ahli mengatakan krisis Covid-19 kemungkinan menggagalkan sejumlah target utama Kim dengan memaksa negara itu melakukan lockdown yang menutup perbatasan dengan China.
Penutupan perbatasan tersebut berpotensi menghambat kemampuannya untuk memobilisasi tenaga kerja.
Dalam rapat tersebut, Kim mengatakan penyebaran virus corona di Kaesong telah dinyatakan dapat dikendalikan setelah tiga pekan karantina dan berdasarkan “verifikasi ilmiah”.
KNCA melaporkan Kim juga berterima kasih kepada warga Kaesong yang telah mau bekerja sama selama karantina.
Kim mengatakan Korut sekarang menghadapi tantangan ganda yakni menangkis Covid-19 yang semakin memburuk di tataran global dan memperbaiki kerusakan akibat hujan lebat beberapa pekan terakhir.
KCNA melaporkan tanaman seluas 39.296 hektare rusak secara nasional dan 16.680 rumah serta 630 bangunan umum rusak atau kebanjiran.
Media tersebut juga melaporkan banyak jalan dan jembatan rusak.
Bahkan sebuah bendungan untuk pembangkit listrik juga dilaporkan runtuh.
KNCA tidak melaporkan informasi apapun terkait dengan korban baik itu korban luka-luka atau pun korban tewas.
Kim menyatakan simpati kepada orang-orang yang berada di kamp pengungsian setelah kehilangan rumah karena banjir.
Dia juga menyerukan upaya pemulihan secara cepat sehingga tidak ada yang "tunawisma" saat negara itu merayakan ulang tahun ke-75 melalui berdirinya Partai Buruh pada 10 Oktober.
KNCA melaporkan Kim juga melarang bantuan dari luar untuk menangani kerusakan akibat banjir. Perbatasan Korea juga tetap ditutup.
Faktor memburuknya pandemi virus corona di seluruh dunia adalah alasan utama Kim menolak bantuan tersebut.
Penolakan Kim terhadap bantuan internasional untuk pemulihan banjir dan keputusannya untuk membebaskan Kaesong dari karantina adalah indikator negatif untuk kerja sama antar-Korea.
Itu karena Korea Selatan (Korsel) berharap untuk memulai kembali keterlibatan diplomatik dengan memberikan dukungan di bidang-bidang ini, kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Ewha University di Seoul, Korsel.
Juru bicara Kementerian Unifikasi Seoul Cho Hey-sil, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan Korsel tetap bersedia memberikan bantuan kemanusiaan ke Korut.
Dalam beberapa bulan terakhir, Korut telah memutuskan hampir semua kerja sama dengan Korsel di tengah kebuntuan dalam negosiasi senjata nuklir antara Washington dan Pyongyang.
Negosiasi tersebut tersendat karena ketidaksepakatan dalam pertukaran sanksi dan langkah-langkah pelucutan senjata.
Pada Juni, Korut bahkan meledakkan kantor penghubung antar-Korea di Kaesong.
“Perekonomian Korut akan semakin bergantung pada China dan akan berjuang untuk menyeimbangkan upaya penghilang sanksi dan pencegahan Covid-19,” kata Easley.
Dia menambahkan pekerjaan perdana menteri baru Korut adalah menunjukkan bahwa negara tersebut telah pulih dari banjir dan telah meningkatkan fasilitas kesehatan publik untuk menyambut Oktober.
(*)